Ketua Umum Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono (kanan) didampingi Wakil Sekjen Ellong Tjandra (tengah) berbincang dengan Managing Director Marketing Riset Indonesia Ermina Yuliarti usai paparan hasil survey terhadap kualitas layanan 15 dari 26 BPD, di Jakarta, Senin (30/4). Dalam paparan yang dihadiri direksi BPD seluruh Indonesia tersebut diharapkan terwujudnya layanan prima pada setiap BPD pada masa datang.
Rabu, 02 Mei 2012
13 BPD Siapkan Rp 135 Miliar untuk FLPP
JAKARTA - 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) menyiapkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Rp 135 miliar yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan 4.290 rumah.
"Kami berharap target pembangunan 4.290 rumah ini bisa tercapai, sehingga ke depan plafon anggaran yang disediakan BPD bisa bertambah," kata Eko dalam keterangan persnya, Jumat (27/4).
Adapun 13 BPD yang menyediakan FLPP itu antara lain BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sumsel Babel, BPD Papua, BPD Jawa Timur, BPD Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Kalimantan Timur, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Tenggara, dan BPD Sumatera Utara.
"Masyarakat di daerah bisa memanfaatkan dana KPR FLPP di BPD yang menjadi bank pelaksana. Saat ini jumlah kantor pelayanan kami mencapai 3.052 unit tersebar di seluruh Indoneia,” terangnya.
Ditambahkannya, BPD di daerah juga siap mendukung Pemda di wilayahnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan KPR FLPP ini. Meski demikian eko mengakui tantangan BPD dalam penyaluran KPR FLPP ini tidaklah ringan. Sebab dituntut untuk memberikan pelayanan yang mudah, sederhana, tepat waktu dan tepat sasaran.
"Tapi BPD akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat di daerah. Karena itu kami memperbanyak jaringan kantor pelayanan," tandasnya. (Esy/jpnn)
"Kami berharap target pembangunan 4.290 rumah ini bisa tercapai, sehingga ke depan plafon anggaran yang disediakan BPD bisa bertambah," kata Eko dalam keterangan persnya, Jumat (27/4).
Adapun 13 BPD yang menyediakan FLPP itu antara lain BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sumsel Babel, BPD Papua, BPD Jawa Timur, BPD Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Kalimantan Timur, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Tenggara, dan BPD Sumatera Utara.
"Masyarakat di daerah bisa memanfaatkan dana KPR FLPP di BPD yang menjadi bank pelaksana. Saat ini jumlah kantor pelayanan kami mencapai 3.052 unit tersebar di seluruh Indoneia,” terangnya.
Ditambahkannya, BPD di daerah juga siap mendukung Pemda di wilayahnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan KPR FLPP ini. Meski demikian eko mengakui tantangan BPD dalam penyaluran KPR FLPP ini tidaklah ringan. Sebab dituntut untuk memberikan pelayanan yang mudah, sederhana, tepat waktu dan tepat sasaran.
"Tapi BPD akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat di daerah. Karena itu kami memperbanyak jaringan kantor pelayanan," tandasnya. (Esy/jpnn)
Pemerintah Gandeng BPD Salurkan FLPP
JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menggandeng 13 bank pembangunan daerah (BPD) untuk menjadi penyalur dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ke-13 bank tersebut menyiapkan dana Rp 135 miliar bagi 4.290 unit rumah.
Ke-13 BPD yang menandatangani kesepakatan penyaluran FLPP di antaranya BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sumsel Babel, BPD Papua, BPD Jawa Timur, BPD Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Kalimantan Timur, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Tenggara, dan BPD Sumatera Utara.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono mengungkapkan, penyaluran FLPP selama ini terkendala oleh keterbatasan dana jangka panjang. Meskipun demikian, sejumlah bank daerah ada yang mengeluarkan obligasi guna mendapatkan dana jangka panjang.
Kendala lainnya adalah kurangnya pasokan perumahan, beban biaya perizinan, bebas fiskal, dan keterbatasan utilitas. “Untuk itu, peran Apersi dan Perumnas perlu lebih ditingkatkan dalam kebijakan FLPP ini, agar peluang pasar makin besar,” kata dia seusai penandantanganan kesepakatan di Jakarta, Rabu (25/4).
Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak dihttp://www.investor.co.id/pages/investordailyku/paidsubscription.php
Ke-13 BPD yang menandatangani kesepakatan penyaluran FLPP di antaranya BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sumsel Babel, BPD Papua, BPD Jawa Timur, BPD Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Kalimantan Timur, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Tenggara, dan BPD Sumatera Utara.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono mengungkapkan, penyaluran FLPP selama ini terkendala oleh keterbatasan dana jangka panjang. Meskipun demikian, sejumlah bank daerah ada yang mengeluarkan obligasi guna mendapatkan dana jangka panjang.
Kendala lainnya adalah kurangnya pasokan perumahan, beban biaya perizinan, bebas fiskal, dan keterbatasan utilitas. “Untuk itu, peran Apersi dan Perumnas perlu lebih ditingkatkan dalam kebijakan FLPP ini, agar peluang pasar makin besar,” kata dia seusai penandantanganan kesepakatan di Jakarta, Rabu (25/4).
Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak dihttp://www.investor.co.id/pages/investordailyku/paidsubscription.php
Kamis, 05 April 2012
Panen Rejeki BPD 2012
Press Conference: Ketua Umum Asbanda, Eko Budiwiyono, bersama Gubernur Sulteng Drs. H. Longki Djanggola, Msi didampingi Dirut Bank Sulteng Hans Kindangen, Sekjend Asbanda Jeffry J. Wurangian beserta para pejabat daerah dan BI palu saat jumpa pers terkait dengan seminar Nasional BPD-SI serta Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda. Dalam kesempatan itu Gubernur Sulteng sepakat dengan Ketua Umum Asbanda bahwa Bank Pembangunan Daerah terus mengalami pertumbuhan baik secara aset, DPK dan lainnya
Seminar Nasional BPD-Si di Palu
Ketua Umum Asbanda Eko Budiwiyono yang juga Dirut Bank DKI saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (1/4/2012) bertajuk ”Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dan Kiprah BPD” di SwissBel Hotel Palu. Dalam sambutannya Ketua Umum Asbanda menyampaikan bahwa Aset BPD seluruh Indonesia menempati peringkat ke 4 setelah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA
Panen Rejeki BPD 2012
Penyerahan Simbolik Hadiah Panen Rejeki BPD: Ketua Umum Asbanda, Eko Budiwiyono yang juga Dirut Bank DKI saat menyerahkan secara simbolik Pemenang Hadiah Undian Nasional Tabungan Simpeda sebesar Rp 100 Juta kepada perwakilan dari Bank NTT, Bank Jatim (2 Pemenang) dan Bank Sulteng di Silkstone Ballroom, Palu Sulawesi Tengah (1/4/2012) disaksikan oleh para Dirut dan Direksi BPD seluruh Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah dan Nasabah BPD Sulteng.
Senin, 26 Maret 2012
Kamis, 22 Maret 2012
Pimpinan Asbanda Bertemu Menteri Dalam Negeri
(Di samping Hadi Sukrianto, ada pula Jeffry J.Wurangian (Sekretaris Jenderal), Supriyatno (Bendahara), Asfan Fikri Sanaf (Ketua Operasional Pengembangan IT dan Legal), Erzon (Ketua BRC (BPD Regional Champion), Islamuddin (Ketua Pengembangan Syariah), Zainuddin Fanani (Ketua Human Capital & Pengembangan Profesi), I wayan Sudja (Ketua Pengembangan Bisnis & Hubungan Lembaga), dan Nazwar Nazir (Direktur Eksekutif))
Para pimpinan pengurus Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) periode 2012-2016, Rabu lalu (21 Maret), bersilaturahim kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pertemuan secara khusus itu berlangsung hangat di kantor Menteri Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat. "Kedatangan kami kemari untuk melaporkan hasil Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) XII Asbanda Februari lalu di Jakarta," kata Eko Budiwiyono, Ketua Umum Asbanda terbaru yang juga Direktur Utama Bank DKI.
Selain itu, menurut Eko, pertemuan tersebut dijadikan ajang perkenalan dan pengakraban pengurus baru kepada Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itulah seluruh pengurus Asbanda datang secara berjamaah. Diantara para pengurus yang berbincang-bincang dalam suasana kekeluargaan bersama Menteri Dalam Negeri yang didampingi Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Yuswandi A.Temenggung dan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kemendagri, Reydonnyzar Moenek adalah Hadi Sukrianto (Wakil Ketua Umum).
Selasa, 15 November 2011
Bank DKI Perkuat Jaringan di Tangerang
Banten – Dalam rangka meningkatkan ekspansi bisnis ke luar Jakarta, Bank DKI membuka dan mengoperasikan Kantor Cabang Tangerang yang berada di Business Park Tangerang City Blok B No. 12 Jl. Perintis Kemerdakaan 1 Kelurahan Babakan, Tangerang yang berada di segitiga emas Tangerang.
Dalam acara soft launching kantor Cabang tersebut, Eko Budiwiyono Direktur Utama Bank DKI menyampaikan potensi bisnis di wilayah Kota Tangerang sangat besar. Dengan luas sekitar 164,55 km2 terbagi menjadi 14 kecamatan yang terdiri dari 104 kelurahan, Tangerang merupakan pusat manufaktur dan industri dengan lebih dari 670 perusahaan industri skala besar dan sedang dengan jumlah tenaga kerja sekitar 182 ribu jiwa.
Dengan letak strategis, serta kemudahan sarana dan akses transportasi menuju Jakarta kian menjadikan Jakarta sebagai salah satu daerah penyeimbang DKI Jakarta dimana banyak penduduk yang bekerja di Jakarta namun tinggal di Tangerang. Pertumbuhan penduduk terus meningkat per tahun dengan jumlah penduduk pertahun 2010 menurut catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang sudah mencapai 1,8 juta jiwa.
Eko Budiwiyono mengatakan, banyaknya kota satelit kelas menengah dan kelas atas yang sedang dan telah dikembangkan di Tangerang lengkap dengan pusat perbelanjaan, pemukiman, sentra pendidikan dan Industri serta adanya pengembangan sistem jalan tol untuk akomodasi arus lalu lintas semakin banyak ke dan dari Tangerang merupakan alasan Bank DKI mengembangkan jaringan ke Tangerang dengan cara mendekati kawasan perumahan dan sentra bisnis yang potensial atau prospektif.
Segmen pendidikan dengan 320 ribu siswa dan 14 ribu tenaga pengajar akan menjadi pasar yang potensial untuk penetrasi produk dana seperti tabungan simpeda, tabungan Monas dan TabunganKu, serta produk kredit Multi Guna.
Sedangkan untuk segmen industri akan menjadi basis pemasaran produk seperti Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja maupun kredit untuk segmen UMKM seperti KUMK Monas dan Kredit Usaha Rakyat. Nasabah Bank DKI pun dapat menggunakan ATM Bank DKI di jaringan ATM Prima dan Debit Prima. Untuk layanan pengiriman uang, masyarakat dapat menggunakan BPD Net Online dan Western Union.
Ke depannya, Bank DKI dalam master plan saat ini sedang mempersiapkan perluasan jaringan di luar wilayah DKI Jakarta sebanyak 50 kantor layanan Bank DKI di beberapa kota besar di Indonesia.
(rindy) - Neraca
Selasa, 08 November 2011
Bank Induk BPR Tawarkan Kemudahan Akses Kredit
Model Kerja Sama Bank Lagi Dibahas di Kebon Sirih
Minggu, 06 November 2011 , 08:13:00 WIB
Minggu, 06 November 2011 , 08:13:00 WIB
RMOL.Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) masih menunggu kepastian Bank Indonesia (BI) dalam pembentukan bank induk atau Bank Apex di setiap provinsi. Selain memberi kemudahan akses dalam layanan kredit murah, bank induk BPR bisa dijadikan jasa pelayanan sistem pembayaran bagi masyarakat kecil.
Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto mengatakan, keberadaan bank induk sangat penting bagi BPR untuk mendukung daya saing BPR di industri perbankan. Keberadaan bank ini juga bisa memberikan kemudahaan bagi masyarakat untuk mengakses dana murah dalam bentuk kredit.
“Sampai saat ini BI belum memberikan sinyal tentang keberadaan bank induk BPR. Tujuan bank induk ini tidak lain untuk mempermudah akses dana murah bagi masyarakat dalam bentuk kredit,” ungkap Joko kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Kamis (3/10).
Joko menjelaskan, ada beberapa fungsi utama keberadaan bank induk bagi BPR. Diantaranya, sebagai institusi pengelola dana, linkage program penyaluran kredit, bantuan teknis dalam pengembangan teknologi, Sekain itu, Bank Induk bisa jadipelatihan dan jasa pelayanan sistem pembayaran serta memberikan fasilitasuntuk mencarai dana murah alternatif.
“Kami berharap BI bisa segera membantu dan mendukung keberadaan bank induk. Karena saat ini, baru lima provinsi yang menjalin kerjasama dengan BPR dalam bank induk, seperti Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Bali. Harapannya, seluruh wilayah bisa ter-cover. Minimal satu provinsi ada satu bank umum yang menjadi Bank APEX,” harap Joko.
Nah untuk mencapai tujuan tersebut, beber Joko, pihak Kebon Sirih--sebutan untuk BI--- bersama-sama dengan Perbarindo, Bank Umum, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah merampungkan generik model pembentukan bank induk. Melalui generik model tersebut, diharapkan impian berdirinya bank induk bagi BPR di setiap provinsi bisa terwujud.
“Generik model itu nantinya untuk mengatur fungsi dan tujuan Bank Apex. Selain itu, juga mengatur tata cara ketika bank umum tersebut ingin menjadi Bank Apex bagi BPR,” terangnya.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Winny Erwindia menambahkan, untuk menjadi bank induk, BPR perlu melakukan investasi yang cukup besart. Investasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian dari biaya dalam penyaluran kredit.
Namun Winny yakin, dengan melakukan sejumlah efisiensi, beberapa BPD bisa berperan menjadi Bank Apex. Buktinya, saat ini BPD Jatim sukses menjadi bank induk bagi ratusan BPR. [Harian Rakyat Merdeka]
地方建设银行全天上网运作
地方建设银行全天上网运作,让全国客户,从最西部的亚齐省到最东部的巴布阿省 方便于进行交 易。图为地方建设银行协会(Asbanda)总主席Winny Erwindia(左一)、 雅京特区银行(Bank DKI)总经理Eko Budiwiyono(中)、Asbanda秘书长Mulyanto(右 )在宣传这一工作网领。
Incoming search terms:
- winny erwindia
Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=20796
Penghasilan BPD Melalui Bancassurance Bisa Capai Rp 2,7 T
Tribunnews.com - Jumat, 4 November 2011 08:36 WIB
TRIBUNNEWS.COM/BUDI PRASETYO
Berita Lainnya
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Potensi pangsa pasar 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk Bancassurance dengan potensi 22.5 juta nasabah dengan asumsi Average Premi Rp 1.2 juta, akan memberikan konstribusi Premi Rp 27.000.000.000.000,-. Apabila Fee Based 10 % maka minimal menghasilkan Fee Based Income bisa mencapai Rp. 2.7 Triliun,
Hal ini diutarakan Vice President Alternative Distribution PT. BNI Life Insurance yang juga Senior Business Development dan Consultant. AB. Daniel Tan dalam kesempatan BLUE PRINT Bancassurance for 26 BPD in Indonesia dengan tema We Love Indonesia.i yang diselenggarakan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) selama dua hari dan berakhir Jumat ( 4/11/2011)
“Ini bukanlah mustahil dengan hadirnya Blue Print yang memiliki Concept & Plan yang luar biasa sebagai terobosan yang diyakinkan pasti mampu mencapai tujuan yang saling menguntungan untuk 5 tahun kedepan,” ungkap AB. Daniel Tan,
Bancassurance merupakan produk dan jasa yang dapat memberikan peningkatan fee based income kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia yang berdampak sangat signifikan pada profesionalisme insan BPD yang berorientasi pada perubahan budaya dan peningkatan layanan produk jasa perbankan dengan lebih baik.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Asbanda, Winny Erwindia mengutarakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) saat ini masih memiliki kekurangan dalam hal variasi dan inovasi produk. Oleh karenanya, perluasan kerjasama pemasaran produk asuransi melalui jaringan Bank Daerah diyakini dapat mendorong inovasi BPD seluruh Indonesia dalam menghadirkan variasi produk sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya.
Lebih jauh Winny menegaskan pihaknya akan masuk ke jiwa dulu mengingat kebutuhan masyarakat terhadap produk asuransi jiwa sangat tinggi. Asbanda sangat optimistis dengan adanya sinergi antaraBPD seluruh Indonesia dengan perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang ada dapat mendorong pengembangan dan pertumbuhan bisnis BPD di seluruh Indonesia.
“Kami di Asbandakini tengah menyiapkan kerja sama bancassurancedengan perusahaan asuransi jiwa dengan pertimbangan kebutuhannya sangat besar. Kami juga akan mengemas paketnya BPD bersama, asuransinya juga bersama. Jadi tidak satu BPD satu asuransi, atau satu asuransi beberapa BPD. Mereka kemas, kita juga jadi lebih efisien,” jelas Winny Erwindia
Vice President Alternative Distribution PT. BNI Life, AB. Daniel Tan mengungkapkan Blur Print Bancassurance for 26 BPD in Indonesia yang dilakukan pihak Asbanda merupakan sebuah terobosan dalam melakukan penetrasi dan diversifikas pangsa Bank dan Asuransi, sekaligus merupakan prinsip kerjasama jangka menengah panjang yang saling menguntungkan agar mampu bersaing dalam Era Globalisasi saat ini.
AB. Daniel Tan pada kesempatan yang sama memaparkan , dengan atau tanpa 26 BPD memasuki Bancassurance, maka 44 Asuransi Jiwa dan 85 Asuransi Umum harus bersaing ketat untuk terus maju & tumbuh menuju Aset 800 Triliun untuk 5 Tahun kedepan dengan memiliki 1.000.000 Agent. Sejalan dengan kemajuan 26 BPD di Indonesia, menguasai 30 % Pangsa Pasar Regional (Propinsi), Keunggulan Senior (40 – 50 Tahun), memiliki Captive Maket dan potensi Non Captive Market, kedekatan dan dukungan Pemerintahan Daerah, saatnya memasuki Bancassuranceagar jangan sampai Pangsa Pasar keburu direbut oleh Bank dan Asuransi lainnya.
Penulis: Budi Prasetyo | Editor: Budi Prasetyo
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
Cetak Biru Bancassurance BPDSI
JAKARTA, 3/11- CETAK BIRU BPD. Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Winny Erwindia berbincang dengan (dari kika): Chief Bancassurance Officer PT Avrist Insurance Norman Telelepta, Chairman Dewan Asuransi Indonesia, Kornelius Simanjuntak dan VP Alternated Distribution BNI Life AB Daniel Tan, disela seminar dan workshop Blue Print Bancassurance for 26 BPD in Indonesia, di Jakarta, Kamis (3/11). Seminar dan workshop tersebut diselenggarakan untuk kordinasi kerjasama bancassurance antar bank pembangunan daerah, serta asuransi jiwa dan asuransi umum dengan model bisnis yang disepakati bersama. FOTO ANTARA/Audy Alwi/ama/113 3/11/2011 16:55 |
65 x dilihat 0 komentar 0 penilai
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kunjungi versi mobile-nya di http://m.antarafoto.com dari ponsel Anda.
Langganan:
Postingan (Atom)





















