SURVEY LAYANAN BPD

Ketua Umum Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono (kanan) didampingi Wakil Sekjen Ellong Tjandra (tengah) berbincang dengan Managing Director Marketing Riset Indonesia Ermina Yuliarti usai paparan hasil survey terhadap kualitas layanan 15 dari 26 BPD, di Jakarta, Senin (30/4). Dalam paparan yang dihadiri direksi BPD seluruh Indonesia tersebut diharapkan terwujudnya layanan prima pada setiap BPD pada masa datang.

13 BPD Siapkan Rp 135 Miliar untuk FLPP

JAKARTA - 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) menyiapkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Rp 135 miliar yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan 4.290 rumah.

"Kami berharap target pembangunan 4.290 rumah ini bisa tercapai, sehingga ke depan plafon anggaran yang disediakan BPD bisa bertambah," kata Eko dalam keterangan persnya, Jumat (27/4).

Adapun 13  BPD yang menyediakan FLPP itu antara lain BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sumsel Babel, BPD Papua, BPD Jawa Timur, BPD Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Kalimantan Timur, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Tenggara, dan BPD Sumatera Utara.

"Masyarakat di daerah bisa memanfaatkan dana KPR FLPP di BPD yang menjadi bank pelaksana. Saat ini jumlah kantor pelayanan kami mencapai 3.052 unit tersebar di seluruh Indoneia,” terangnya.

Ditambahkannya, BPD di daerah juga siap mendukung Pemda di wilayahnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan KPR FLPP ini. Meski demikian eko mengakui  tantangan BPD dalam penyaluran KPR FLPP ini tidaklah ringan. Sebab dituntut untuk memberikan pelayanan yang mudah, sederhana, tepat waktu dan tepat sasaran.

"Tapi BPD akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat di daerah. Karena itu kami memperbanyak jaringan kantor pelayanan," tandasnya. (Esy/jpnn)

Pemerintah Gandeng BPD Salurkan FLPP

JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menggandeng 13 bank pembangunan daerah (BPD) untuk menjadi penyalur dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ke-13 bank tersebut menyiapkan dana Rp 135 miliar bagi 4.290 unit rumah. 

Ke-13 BPD yang menandatangani kesepakatan penyaluran FLPP di antaranya BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sumsel Babel, BPD Papua, BPD Jawa Timur, BPD Yogyakarta, BPD Nagari, BPD Kalimantan Timur, BPD Riau Kepri, BPD Sulawesi Tenggara, dan BPD Sumatera Utara.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono mengungkapkan, penyaluran FLPP selama ini terkendala oleh keterbatasan dana jangka panjang. Meskipun demikian, sejumlah bank daerah ada yang mengeluarkan obligasi guna mendapatkan dana jangka panjang.

Kendala lainnya adalah kurangnya pasokan perumahan, beban biaya perizinan, bebas fiskal, dan keterbatasan utilitas. “Untuk itu, peran Apersi dan Perumnas perlu lebih ditingkatkan dalam kebijakan FLPP ini, agar peluang pasar makin besar,” kata dia seusai penandantanganan kesepakatan di Jakarta, Rabu (25/4).

Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak dihttp://www.investor.co.id/pages/investordailyku/paidsubscription.php 

Panen Rejeki BPD 2012

Press Conference: Ketua Umum Asbanda, Eko Budiwiyono, bersama Gubernur Sulteng Drs. H. Longki Djanggola, Msi didampingi Dirut Bank Sulteng Hans Kindangen, Sekjend Asbanda Jeffry J. Wurangian beserta para pejabat daerah dan BI palu saat jumpa pers terkait dengan seminar Nasional BPD-SI serta Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda. Dalam kesempatan itu Gubernur Sulteng sepakat dengan Ketua Umum Asbanda bahwa Bank Pembangunan Daerah terus mengalami pertumbuhan baik secara aset, DPK dan lainnya

Seminar Nasional BPD-Si di Palu

Ketua Umum Asbanda Eko Budiwiyono yang juga Dirut Bank DKI saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (1/4/2012) bertajuk ”Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dan Kiprah BPD” di SwissBel Hotel Palu. Dalam sambutannya Ketua Umum Asbanda menyampaikan bahwa Aset BPD seluruh Indonesia menempati peringkat ke 4 setelah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA

Panen Rejeki BPD 2012

Penyerahan Simbolik Hadiah Panen Rejeki BPD: Ketua Umum Asbanda, Eko Budiwiyono yang juga Dirut Bank DKI saat menyerahkan secara simbolik Pemenang Hadiah Undian Nasional Tabungan Simpeda sebesar Rp 100 Juta kepada perwakilan dari Bank NTT, Bank Jatim (2 Pemenang) dan Bank Sulteng di Silkstone Ballroom, Palu Sulawesi Tengah (1/4/2012) disaksikan oleh para Dirut dan Direksi BPD seluruh Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah dan Nasabah BPD Sulteng.

HUT ASBANDA KE-13

Pimpinan Asbanda Bertemu Menteri Dalam Negeri

(Di samping Hadi Sukrianto, ada pula Jeffry J.Wurangian (Sekretaris Jenderal), Supriyatno (Bendahara), Asfan Fikri Sanaf (Ketua Operasional Pengembangan IT dan Legal), Erzon (Ketua BRC (BPD Regional Champion), Islamuddin (Ketua Pengembangan Syariah), Zainuddin Fanani (Ketua Human Capital & Pengembangan Profesi), I wayan Sudja (Ketua Pengembangan Bisnis & Hubungan Lembaga), dan Nazwar Nazir (Direktur Eksekutif))

Para pimpinan pengurus Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) periode 2012-2016, Rabu lalu (21 Maret), bersilaturahim kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pertemuan secara khusus itu berlangsung hangat di kantor Menteri Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat. "Kedatangan kami kemari untuk melaporkan hasil Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) XII Asbanda Februari lalu di Jakarta," kata Eko Budiwiyono, Ketua Umum Asbanda terbaru yang juga Direktur Utama Bank DKI.

Selain itu, menurut Eko, pertemuan tersebut dijadikan ajang perkenalan dan pengakraban pengurus baru kepada Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itulah seluruh pengurus Asbanda datang secara berjamaah. Diantara para pengurus yang berbincang-bincang dalam suasana kekeluargaan bersama Menteri Dalam Negeri yang didampingi Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Yuswandi A.Temenggung dan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kemendagri, Reydonnyzar Moenek adalah Hadi Sukrianto (Wakil Ketua Umum).