Rabu, 28 September 2011

PANEN REJEKI BPD PERIODE I TAHUN XIII, 2011

“Tabungan SIMPEDA bagi-bagi Hadiah Miliaran Rupiah”

Setelah 6 bulan lalu di gelar di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 14 Oktober nanti Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) melalui Komite Pelaksanaan Undian (KPU) Simpeda, kembali akan menggelar Panen Rejeki BPD di kota Jambi. Panen Rejeki BPD merupakan perhelatan akbar yang melibatkan BPD seluruh Indonesia dan digelar guna menyapa para nasabah setianya dari Sabang - Merauki dengan persembahan hadiah sebesar 6 Miliar (diundi 2x setahun dg masing-masing periode sebesar Rp 3 M). Undian Nasional Tabungan Simpeda Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia ini dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun atau diundi setiap 6 bulan sekali dan dilaksanakan secara bergiliran di BPD Seluruh Indonesia (BPD-SI).
Kali ini yang menjadi tuan rumah Panen rejeki BPD (Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda) Periode I tahun ke XXII-2011 adalah Bank Jambi.  Besarnya hadiah undian ”Panen Rejeki BPD” total Rp 6 miliar per tahun atau Rp 3 miliar per periode (6 bulan sekali) yang akan dimenangkan oleh sebanyak 584 pemenang dengan tingkatan hadiah per periode sebagai berikut:
-       Hadiah I sebesar Rp 500  juta  untuk 1 orang pemenang,
-       Hadiah II @ Rp 100 juta untuk     4 pemenang
-       Hadiah III @ Rp 50 juta untuk 26 Pemenang
-       Hadiah IV @ Rp 5 juta untuk 26 Pemenang
-       Hadiah V @ Rp 2,5 juta untuk 26 Pemenang
-       Hadiah VI @ Rp 2 juta untuk 52 Pemenang
-       Hadiah VII @ Rp 1,5 juta untuk 104 Pemenang
-       Hadiah VIII @ Rp 1 juta untuk 345 Pemenang

Tabungan SIMPEDA atau Simpanan Pembangunan Daerah adalah tabungan bersama milik BPD Seluruh Indonesia yang selain berfungsi sebagai pemersatu BPD-SI juga menghadirkan ragam manfaat bagi masyarakat Indonesia. Layaknya sebuah tabungan juga dilengkapi dengan beragam fitur yang disesuaikan dengankebutuhan masyarakat. Dan seiring dengan perkembangannya SIMPEDA akan selalu melakukan inovasi baik dalam pengembangan fitur maupun programnya.
Ketua Komite Pelaksana Undian SIMPEDA Asbanda Bp. Nazwar Nazir yang juga selaku Direktur Eksekutif Asbanda menjelaskan bahwa, program customer rewards berupa Undian Tabungan SIMPEDA itu sendiri telah dilakukan sejak bulan April 1990. Tabungan SIMPEDA merupakan produk bersama Tabungan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) yang sudah berusia 21 tahun lebih ini terus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, mulai dari jumlah penabung maupun jumlah uang yang terhimpun di SIMPEDA BPD seluruh Indonesia.
”Perkembangan Tabungan SIMPEDA terus meningkat. Hingga akhir Juni 2011 jumlah nasabah tabungan SIMPEDA mencapai 5,150,758 penabung meningkat 5,2% dibanding periode Juni 2010 sebesar 4,896,450 penabung. Nominal tabungan SIMPEDA hingga akhir Juni 2011 sebesar Rp 20.929 Triliun atau meningkat  16%” dari periode Juni 2010 sebesar Rp 18.028 triliun,” Jelas Nazwar Nazir.
Lebih jauh Bp Nazwar Nazir menjelaskan bahwa, selain kegiatan “Panen Rejeki BPD” yang diselenggarakan secara nasional, beberapa Bank Pembangunan Daerah juga menggelar Undian Tabungan SIMPEDA di daerah masing-masing khusus untuk Penabungnya. Hadiah yang diberikan beragam, mulai dari mempersembahkan mobil mewah, uang tunai miliaran rupiah, barang elektronik dan ragam jenis hadiah lainnya. Undian Tabungan SIMPEDA yang diselenggarakan oleh masing-masing BPD di daerahnya ini merupakan upaya untuk lebih mendekatkan diri bank dengan nasabah serta memberikan apresiasi pada nasabah loyal Tabungan SIMPEDA.

Bank DKI Tandatangani Komitmen Pemberantasan Korupsi




Bank DKI dan KPK juga akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas dan wajib LHKPN kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.Rully Ferdian
Jakarta–Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Bank DKI tandatanganai komitmen bersama dengan KPK RI terkait dengan penerapan program pengendalian gratifikasi dan perluasan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), di Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2011.
Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono dan Plt Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, Handojo Sudrajat disaksikan Wakil Ketua KPK RI, Haryono Umar Komisaris Utama Bank DKI, Agoest Soebhektie, Direktur Pemasaran Bank DKI, Mulyatno Wibowo dan Direktur Keuangan Bank DKI, Benny Santoso.
Pelaksanaan pengendalian gratifikasi tersebut didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. aUU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan lainnya baik yang diterima didalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan atau tanpa sarana elektronik.
Sedangkan untuk penyampaian LKHPN didasarkan pada UU No. 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kep KPK No 07/KPK/2/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN.
Komitmen bersama tersebut meliputi asistensi, konsultasi, bimbingan dan monitoring evaluasi kepada Bank DKI sebagai pihak yang menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi dan perluasan LHKPN. Baik Bank DKI dan KPK akan mempersiapkan anggaran dan sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan tanggungjawabnya.
Selain itu, Bank DKI dan KPK juga akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas dan wajib LHKPN kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Eko Budiwiyono mengatakan, dengan adanya bentuk asistensi seperti ini, diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Bank DKI dalam menjalankan bisnis selain secara fleksibel dan dinamis, namun tetap seusai pada ranah-ranah peraturan yang berlaku, dan roda organisasi tetap berjalan secara prudent dan well governed.
‘Karenanya, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Bank DKI memiliki komitmen penuh untuk tidak menerima ataupun meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apa pun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada karyawan dan manajemen Bank DKI termasuk namun tidak terbatas pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H daristakeholder Bank DKI seperti nasabah, debitur, rekanan, dan mitra kerja dan pihak ketiga lainnya demi mewujudkan praktek bisnis yang bermartabat dan beretika,” tegas Eko.
Sementara Plt Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, Handojo Sudrajat menyambut baik langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bank DKI dan berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh BUMN dan BUMD lainnya serta BPD seluruh Indonesia. (*)

BPD Regional Champion Bukan Mimpi di Siang Bolong




Investasi TI yang mendukung layanan e-banking tidak bisa ditawar-tawar lagi jika ingin inisiatif BPD Regional Champion (BRC) tidak sekadar mimpi di siang bolong. BPD-BPD kecil lebih responsif. Kenapa? Darto Wiryosukarto
Pada 21 Desember 2010 bank pembangunan daerah (BPD) menyepakati komitmen bersama yang ditandatangani para direktur utama BPD, gubernur, serta ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi di seluruh Indonesia. Mereka sepakat 2011 adalah tahap implementasi dari “mimpi” mereka sebagai regional champion. Intinya, BPD berambisi menjadi bank utama di wilayah masing-masing.
Pada tahap ini ada hal yang menjadi prioritas dan fokus utama mereka, yakni mengatasi berbagai persoalan yang meliputi keterbatasan permodalan, brand awareness, dan kualitas layanan yang rendah, sumber daya manusia (SDM) yang belum sesuai dengan standar pasar, inovasi produk yang minim, serta jaringan yang masih terbatas.
Tak sekadar berkomitmen, mereka pun langsung menunjukkan kinerja yang terus menanjak sejak pencanangan BPD Regional Champion (BRC) tersebut. Hal ini bisa dilihat dari pergerakan kredit, dana pihak ketiga (DPK), dan aset yang terus membubung hampir di semua BPD.
Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) per Februari 2011, volume kredit BPD tumbuh 19,27% dibandingkan dengan Februari 2010, dari Rp122,36 triliun menjadi Rp145,95 triliun. DPK tumbuh 27,99% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari Rp164,54 triliun menjadi Rp210,59 triliun.
Aset BPD tumbuh 26,54% dari Rp205,75 triliun pada Februari 2010 menjadi Rp260,37 triliun pada Februari 2011. Kepemilikan aset dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok BPD beraset Rp1 triliun-Rp10 triliun sebanyak 15 bank dan kelompok BPD beraset Rp10 triliun-Rp50 triliun sebanyak 11 bank. Total jumlah kantor 26 BPD sebanyak 1.434 kantor.
Tak cukup sampai di situ, BPD-BPD gencar membenahi dan meningkatkan kualitas layanan, antara lain dalam hal layanan electronic banking (e-banking). Mereka sadar betul, jika ingin bersaing dengan bank umum untuk menjadi penguasa di daerah masing-masing, layanan e-banking BPD harus mampu menandingi atau setidaknya sejajar dengan layanan e-banking bank umum.
Perbaikan mutu layanan, termasuk e-banking, menjadi salah satu pilar utama BRC. “Apalagi layanan e-banking sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi nasabah saat melakukan transaksi perbankan,” ujar Winny Erwindia, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), kepada Infobank, Mei lalu.
Harus diakui, salah satu kelemahan BPD selama ini adalah dalam hal penyediaan produk dan layanan e-banking. Untuk pengembangan layanan tersebut diperlukan dukungan teknologi informasi (TI) yang memadai, yang tidak hanya memerlukan pasokan modal besar tapi juga ketersediaan tenaga TI yang andal. “Kami memang kekurangan SDM andal di bidang TI,” tutur Hafiz Nasution, Pemimpin Divisi Teknologi dan Akuntasi Bank Jatim, kepada Infobank, Mei lalu.
Untuk itu, pada ajang “BPD Forum 2011” yang berlangsung di Bali pada 5-7 Mei 2011, topik yang diangkat adalah terkait dengan peran TI, khususnya dalam hal layanan e-banking. Forum komunikasi BPD se-Indonesia yang digelar untuk ketujuh kalinya itu menghadirkan pakar-pakar di bidang TI dan e-banking, seperti Beta Petrarcha (IBM Indonesia), Agus Sumargono (Symantec Indonesia), Chandra Herawan (Cisco System), Felix Juarso (NRC Indonesia), Andreas Kagawa (VMware Indonesia), Fajar Hartono (Microsoft Indonesia), Bradley Prentice (Ingenico Singapore), dan Tom Gunadi (Acer Indonesia).
Acara yang dikemas secara interaktif oleh PT Multipolar Technology, perusahaan penyedia solusi TI untuk sektor perbankan, telekomunikasi, dan pelayanan umum, tersebut menghasilkan beberapa tawaran investasi di bidang TI. Tawaran ini merupakan solusi investasi TI yang dapat menjadi aset berharga dalam menyokong efisiensi bisnis dan layanan prima bagi nasabah serta dalam menyediakan produk variatif dan inovatif yang dapat meningkatkan daya saing BPD yang pada akhirnya mendorong pendapatan dan pertumbuhan BPD lebih cepat lagi.
Cisco System, misalnya, mengajukan solusi teknologi Inovative Branch Direct (IB-Direct). Teknologi ini menghadirkan teller via video (video teller) yang menggunakan virtual mesin. Selain itu, memungkinan nasabah berinteraksi dengan teller, tapi melalui mesin yang berfungsi layaknya teller.
“Video adalah alat yang efektif untuk perangkat social network. Di satu sisi mobilitas adalah prioritas bagi nasabah,” ujar Chandra Herawan, Senior Manager Collaboration Business Cisco System, saat memberikan paparan dalam forum BPD. Dibandingkan dengan mendirikan cabang, menurut Chandra, biaya (cost) untuk menghadirkan teknologi video teller jauh lebih murah.
Memang, kendala utama dalam menghadirkan teknologi e-banking adalah mahalnya investasi yang harus dikeluarkan. Namun, hal itu bisa disiasati dengan mengadopsi cloud computing, yakni memanfaatkan penggabungan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Dengan sistem tersebut, pengguna cukup mengakses layanan melalaui internet tanpa perlu menyediakan infrastruktur teknologi penyokongnya.
Cloud computing itu seperti kita memanfaatkan layanan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Kita memakai produk mereka berupa listrik tanpa perlu mengetahui dan membeli perangkat untuk memproduksinya,” ujar Andreas Kagawa, Country ManagerVMware Indonesia, di forum yang sama.
Yang pasti, menurut Beta Petrarcha, Software Channels for Geographic Expansion Area IBM Indonesia, kehidupan saat ini makin smart, termasuk di bisnis perbankan. Karena itu, investasi TI untuk mengadopsi teknologi terbaru guna meningkatkan kualitas layanan agar makin smart tak bisa dihindarkan. “Yang cepat menghasilkan sesuatu, akan lebih baik dan lebih kompetitif,” jelas Beta.
Asbanda sebagai “induk” BPD se-Indonesia juga menyadari betul kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan di bidang TI tersebut. Minimnya anggaran tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan investasi TI. “Cloud computing bisa dijadikan salah satu solusi supaya tidak menanggung beban sendiri,” tutur Winny Erwindia.
Apalagi, tambah Roy Simangunsong, Country Geographic Expansion Leader IBM Indonesia, secara teknologi BPD bisa digabungkan sistem TI-nya. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana agar regulasi memungkinkan BPD untuk melakukan penggabungan sistem TI dengan tetap mengedepankan faktor security.
Jika solusinya adalah penggabungan sistem TI, sejatinya BPD-BPD sudah membuat langkah maju dengan meluncurkan BPD Net Online yang memungkinkan melakukan transaksi antar-BPD. Namun, sejak diluncurkan tiga tahun silam, pelaksanaannya belum optimal. Dari 26 BPD anggota Asbanda, baru 16 BPD yang siap dan sebagian besar di antaranya justru BPD-BPD kecil. “Mereka merasa jika beban dipikul sendiri akan berat, maka BPD kecil lebih responsif,” tandas Winny. (*)

3 BPD Kucuri Global Land Rp150 Miliar

Dalam mendukung pengembangan MNC Grup, tiga BPD yakni BJB, Bank Sumut dan Bank Papua mengucurkan kredit sindikasi sebesar Rp150 miliar untuk proyek pembangunan gedung MNC Financial Center. Paulus Yoga
Jakarta–Tiga Bank Pembangunan Daerah (BPD) melakukan kerja sama kredit sindikasi senilai Rp150 miliar kepada PT Global Land Development Tbk (Global Land) untuk pembangunan Gedung MNC Financial Center.
Hadir dalam Penandatanganan kerja sama tersebut Direktur Global Land Daniel Yuwono dan Wiji Suratno, Direktur Utama PT Bank Jabar Banten Tbk (BJB) Bien Soebiantoro, Direktur Komersial BJB Entis Kushendar, Direktur Pemasaran PT BPD Sumut Zenilhar, Pemimpin Cabang Jakarta PT BPD Papua Herman Wahyudi di MNC Tower, Jakarta, Jumat, 16 September 2011.
“Jadi, ini kerja sama dengan lead arranger BJB. Nah, ini MNC Group menunjuk Global Land untuk menyediakan gedung bagi perusahaan-perusaahan MNC Grup,” tukas Komisaris Global Land Budi Rustanto.
Daniel Yuwono menambahkan, gedung ini nanti akan ditempati oleh divisi-divisi finansial atau keuangan dari MNC Grup.
Baik BJB, Bank Sumut dan Bank Papua berkomitmen mengucurkan masing-masing Rp50 miliar. Kredit sindikasi diharapkan bisa menjadi realisasi komitmen perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi sebagai agent of development, di mana bank dituntut untuk mendukung sektor produktif melalui penyaluran berbagai kredit.
“Ini menjadi peran perbankan tidak hanya dalam bisnis, tapi juga peradaban. Kredit di multimedia itu termasuk yang memiliki risiko paling rendah,” ujar Bien Soebiantoro. (*)

Manfaatkan Kredit Sindikasi, Bank Jabar Banten Alokasikan Rp1 Triliun

Dalam menggenjot penyaluran kredit, salah satu strategi yang dilakukan perbankan termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah dengan melakukan kredit sindikasi. BJB sebagai BPD pertama yang melantai di bursa bahkan mengalokasikan Rp1 triliun lagi untuk kredit sindikasi sampai akhir tahun ini. Paulus Yoga
Jakarta–PT BPD Jabar Banten Tbk (BJB) mengalokasikan dana sampai Rp1 triliun untuk kucuran kredit dengan skema sindikasi sampai akhir 2011. Per September, kucuran kredit sindikasi BJB tercatat telah mencapai Rp5 triliun.
“Sindikasi dana yang disiapkan antara Rp800 miliar sampai Rp1 triliun,” ujar Direktur Utama BJB Bien Subiantoro, kepada wartawan usai penandatanganan kerja sama sindikasi kredit kepada PT Global Land Development Tbk di Jakarta, Jumat, 16 September 2011.
Perseroan akan menjadikan sektor infrastruktur sebagai sasaran kredit, mengingat saat ini pemerintah tengah giat mendorong melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang perlu didukung oleh pengadaan infrastruktur di Tanah Air.
“Mungkin infrastruktur sekitar 60-70% dan ke depan saya kira paling banyak infrastruktur. Sampai akhir tahun ada beberapa proyek mungkin akan direalisasi awal tahun depan. Terutama untuk jalan tol dan listrik,” terang Bien.
Ia menambahkan, sampai September 2011, kepredit sindikasi yang dikucurkan BJB telah mencapai Rp5 triliun, dengan porsi paling besar tetap ke sektor infrastruktur, seperti pembangkit listrik, jalan tol dan industri.
“Ke depan kita ingin banyak melakukan lead terhadap sindikasi-sindikasi yang ada untuk infrastruktur dan pembiayaan yang relatif besar kami akan melakukan banyak sindikasi dan kita berusaha untuk menjadi leader,” tandasnya.
Sementara untuk kredit sindikasi kepada Global Land, BJB mengucurkan Rp50 miliar, sementara dua BPD lainnya, yakni PT BPD Sumatera Utara dan PT BPD Papua masing-masing juga mengucurkan Rp50 miliar, untuk pembangunan Gedung MNC Financial Center. (*)